
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menetapkan prioritas penyeberangan bagi kendaraan mobil pribadi dan bus di lintasan Ketapang–Gilimanuk selama periode arus balik Lebaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat yang kembali dari kampung halaman menuju Bali maupun sebaliknya. Dengan meningkatnya volume kendaraan pada masa arus balik, pengaturan prioritas dinilai penting untuk memastikan proses penyeberangan tetap berjalan efisien dan terkendali.
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arie Eko, menyampaikan bahwa kendaraan logistik seperti truk tidak menjadi prioritas utama selama periode padat arus mudik dan arus balik. Meskipun demikian, pihaknya tidak memberlakukan larangan secara penuh terhadap kendaraan tersebut. Pengaturan dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi kepadatan di pelabuhan serta kapasitas layanan kapal yang tersedia.

Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi kepadatan arus balik di lintasan penyeberangan Selat Bali, kendaraan truk logistik akan diarahkan untuk menunggu di buffer zone yang telah disediakan. Beberapa lokasi penampungan sementara yang digunakan antara lain area parkir Dermaga Bulusan, Terminal Sri Tanjung, serta kawasan Pusri. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan di area pelabuhan utama yang dapat mengganggu kelancaran proses bongkar muat kapal.
Namun demikian, apabila kondisi arus kendaraan relatif landai atau tidak terjadi kepadatan signifikan, kendaraan logistik tetap diperbolehkan untuk langsung melakukan penyeberangan tanpa harus menunggu di buffer zone. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam manajemen operasional ASDP untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi di lapangan, sehingga seluruh jenis kendaraan tetap dapat terlayani secara optimal.
Dengan kebijakan prioritas ini, ASDP berharap arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan lebih tertib dan lancar, terutama bagi kendaraan yang membawa penumpang. Masyarakat diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi terkait pengaturan lalu lintas di pelabuhan. Koordinasi yang baik antara operator dan pengguna jasa diharapkan dapat meminimalisasi kepadatan serta memastikan perjalanan berlangsung aman dan efisien.

















