Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang telah menyengsarakan rakyat. Dengan lokasi yang sulit diakses, para koruptor diharapkan tidak bisa melarikan diri dan benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka.
Menurut Prabowo, korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan negara. Ia menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. “Koruptor telah mencuri hak rakyat, sehingga mereka harus merasakan hukuman yang setimpal,” ujar Prabowo dalam sebuah pertemuan dengan jajaran pemerintah.
Ia menyoroti bagaimana korupsi berdampak luas pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Guru, dokter, perawat, hingga petani, menurutnya, menjadi korban langsung dari praktik korupsi karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka justru disalahgunakan. “Seharusnya anggaran negara bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan masuk ke kantong para koruptor,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmennya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa dana negara tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap program yang dicanangkan pemerintah akan diawasi secara ketat agar berjalan sesuai tujuan awal.
Wacana pembangunan penjara di pulau terpencil ini pun menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat hukum. Banyak yang mendukung langkah ini sebagai cara tegas untuk memberantas korupsi, tetapi ada pula yang mempertanyakan efektivitasnya dalam jangka panjang. Namun, pemerintah menegaskan bahwa ini bukan sekadar hukuman fisik, tetapi juga simbol komitmen dalam perang melawan korupsi.
Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan ini akan dibarengi dengan penguatan lembaga penegak hukum. KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian akan diberikan wewenang lebih besar untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi di pemerintahan. Ia berharap, dengan langkah-langkah tegas ini, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dan berintegritas.
Sejumlah pihak menyebut bahwa rencana ini mengingatkan pada sistem pembuangan tahanan ke pulau terpencil yang pernah diterapkan di beberapa negara. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pendekatan ini akan tetap berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.
Ke depan, pemerintah berjanji akan terus mencari cara terbaik untuk memastikan bahwa praktik korupsi benar-benar bisa diberantas. Langkah awal sudah dimulai, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan. Rakyat pun kini menunggu realisasi dari komitmen besar ini.
Sumber: instagram – @infodenpasar
