Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar kembali menunjukkan langkah progresif dalam transformasi digital melalui peluncuran “KLADI (Klaster Digital) 5B”, sebuah inovasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola fiskal dan mempercepat integrasi layanan publik berbasis digital. Peluncuran resmi dilakukan oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Denpasar, Rabu (29/10).
Dalam sambutannya, Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa inovasi KLADI 5B bukan sekadar langkah administratif, melainkan pondasi baru bagi arah pembangunan Kota Denpasar menuju kota cerdas, adaptif, dan berdaya saing global. Melalui digitalisasi sistem fiskal dan pelayanan publik, Pemkot Denpasar berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.
“Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, namun juga membangun fondasi baru bagi Kota Denpasar. Melalui inovasi ini, kami ingin mewujudkan tata kelola fiskal yang kuat, sekaligus menghadirkan layanan publik yang cepat, akurat, dan transparan,” ujar Wali Kota Jaya Negara.
Ia menjelaskan, KLADI 5B merupakan bagian dari strategi transformasi fiskal digital yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, dengan fokus pada lima elemen utama yang meliputi: Billing, Banking, Bridging, Big Data, dan Blockchain. Kelima unsur ini dirancang untuk memperkuat sistem penerimaan daerah, mempercepat integrasi antarinstansi, dan menciptakan ekosistem fiskal yang cerdas dan akuntabel.
Melalui Billing system, Pemkot Denpasar akan menyatukan seluruh sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam satu kanal digital terpadu. Banking integration memungkinkan kolaborasi langsung dengan berbagai lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Sementara Bridging menjadi penghubung utama antara sistem Pemkot dan lembaga eksternal seperti perbankan, BPS, maupun instansi pusat.
Selain itu, penerapan Big Data berfungsi mengolah dan menganalisis data fiskal secara real time untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sedangkan Blockchain dihadirkan untuk menjamin keamanan dan transparansi setiap transaksi keuangan daerah.
Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memperkuat ekosistem digital lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola fiskal yang tangguh.
“Melalui digitalisasi di berbagai sektor, terutama sektor finansial, kita dapat membangun Denpasar dengan fiskal yang kuat, birokrasi yang efisien, dan layanan publik yang mudah diakses,” tambahnya.
Kepala Bapenda Kota Denpasar, dalam laporannya, menjelaskan bahwa implementasi KLADI 5B akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari integrasi sistem pajak daerah, kemudian diperluas ke layanan publik lainnya seperti retribusi, parkir, hingga perizinan usaha. Dengan sistem ini, warga Denpasar nantinya dapat melakukan seluruh transaksi daerah secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
Lebih lanjut, Wali Kota Denpasar juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir (mindset) aparatur pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Denpasar terus mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.
Dalam kegiatan HLM TP2DD ini turut hadir Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dunia usaha dan perbankan. Para peserta menyambut baik inovasi KLADI 5B sebagai model digitalisasi daerah yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
Transformasi digital fiskal ini juga dinilai sejalan dengan agenda nasional percepatan digitalisasi ekonomi daerah (P2DD), yang bertujuan mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) untuk memperkuat pendapatan dan memperkecil potensi kebocoran anggaran.
Sebagai penutup, Jaya Negara mengajak seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan akademisi untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem digital yang inklusif dan berbasis budaya lokal. Ia menekankan bahwa semangat gotong royong dan kearifan lokal Bali tetap menjadi nilai utama dalam setiap inovasi yang dikembangkan.
