Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah mulai membahas rencana strategis penghapusan rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh wilayah Bali. Dalam pertemuan yang digelar di Denpasar, Jumat (3/10), Gubernur Koster memaparkan data terkini bahwa terdapat 33.086 unit RTLH di Pulau Dewata, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. Pemerintah menargetkan seluruh rumah tersebut dapat ditangani sepenuhnya pada tahun 2029 melalui sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. “APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah. Kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” ujar Koster. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan Bali sebagai daerah dengan lingkungan permukiman layak huni, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
Rencana besar tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi lintas lembaga dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah akan berfokus pada verifikasi data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran, sementara Kementerian Perkim akan memastikan dukungan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan turut tersedia bagi setiap rumah yang direnovasi. Gubernur Koster menekankan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Bali diharapkan menjadi model keberhasilan penghapusan RTLH yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Target penyelesaian pada 2029 dinilai realistis dan strategis, mengingat program ini akan dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal dan kesiapan daerah. Upaya ini sekaligus menjadi simbol gotong royong lintas sektor untuk menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakat Bali.
