Denpasar — Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, karena tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga merusak moral, kepercayaan publik, serta tatanan budaya birokrasi yang berkeadilan.
Dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Kota Denpasar yang berlangsung di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya, Selasa (4/11), Jaya Negara menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai revolusi moral dan budaya kerja aparatur negara.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Korupsi merusak sendi-sendi kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat kesejahteraan dan pembangunan masyarakat,” ujar Jaya Negara di hadapan para pejabat dan ASN Pemkot Denpasar.
Korupsi: Ancaman Terhadap Kepercayaan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
Wali Kota Jaya Negara menyebut bahwa dampak paling berbahaya dari praktik korupsi bukan hanya pada hilangnya anggaran negara, tetapi pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal sosial utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.
Ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, lanjutnya, maka berbagai program dan kebijakan publik akan sulit berjalan efektif. “Pemerintahan yang tidak dipercaya rakyatnya akan kehilangan legitimasi moral. Padahal kepercayaan itulah yang menjadi dasar kuat dalam membangun partisipasi masyarakat dan menggerakkan roda pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, praktik korupsi juga dapat melemahkan tata kelola pemerintahan (governance) karena menghambat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas birokrasi. Oleh sebab itu, Pemkot Denpasar berkomitmen menegakkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab publik di setiap lini pemerintahan.
Komitmen Pemerintah Kota Denpasar: Good Governance Berlandaskan Spirit Sewaka Dharma
Wali Kota Denpasar menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut, kata dia, berakar dari filosofi Sewaka Dharma, yang bermakna melayani adalah kewajiban suci.
“Spirit Sewaka Dharma bukan sekadar slogan, tetapi nilai moral yang menjadi fondasi setiap pelayanan publik di Kota Denpasar. Kami ingin membangun pemerintahan yang melayani masyarakat dengan tulus, tanpa pamrih, dan berorientasi pada keadilan sosial,” ujar Jaya Negara.
Dalam konteks ini, Pemkot Denpasar terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah, pengembangan e-government dan digitalisasi layanan publik, serta mendorong transparansi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga memperluas kanal partisipasi publik agar warga dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja kami. Ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi tentang membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Integritas ASN Sebagai Pondasi Pemerintahan yang Bersih
Lebih jauh, Jaya Negara mengingatkan pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN) sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai anti-korupsi, karena kejujuran dan tanggung jawab moral setiap individu akan mencerminkan wajah pemerintahan secara keseluruhan.
Pemkot Denpasar, lanjutnya, telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat budaya integritas, di antaranya penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelatihan etika birokrasi, dan program pembinaan mental ASN. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
“Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah kewajiban moral sekaligus tanggung jawab kita bersama. Tidak ada ruang bagi perilaku koruptif dalam birokrasi Denpasar,” tegas Jaya Negara.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan setiap kegiatan dan program dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Semua pejabat diminta untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.
Pemerintahan yang Bersih untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam penutup pidatonya, Jaya Negara menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita moral, melainkan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang bebas dari korupsi akan menciptakan efisiensi anggaran, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, serta masyarakat Denpasar untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang berintegritas. Sinergi ini, menurutnya, adalah langkah strategis dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan Denpasar sebagai contoh nyata kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berintegritas secara moral dan budaya. Dengan bekerja tulus, jujur, dan disiplin, kita dapat membangun Denpasar sebagai kota yang dipercaya rakyatnya dan disegani secara nasional,” tutup Jaya Negara.
